1Tahun Pemerintahan Jokowi JK


038962100_1436184910-20150706-Sidang-Kabinet-Paripurna-Jakarta-Jokowi-01Liputan6.com, Jakarta –
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, ada permasalahan yang dihadapi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam 1 tahun pemerintahannya. Karenanya, program Nawacita yang diusung belum memenuhi harapan.Menurut Bambang, perjalanan pemerintahan Jokowi-JK dalam 1 tahun menghadapi tantangan terbesarnya dari internal pemerintahan itu sendiri.
‎”Perjalanan 1 tahun (Jokowi-JK) tantangan terbesar yang dihadapi justru dari dalam, inner circle. Kalau dikaitkan Nawacita dalam kaitan satu per satu, jauh dari harapan, masih terjebak pada janji-janji kampanye yang belum bisa diwudjudkan,” kata Bambang dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).Bambang menjelaskan, di bidang ekonomi ‘Nawacita’ yang digadang-gadang masih jauh dari kata baik. Kala diangkat jadi presiden, Jokowi menjanjikan mata uang rupiah akan perkasa. Tapi yang terjadi sebaliknya, rupiah anjlok drastis dari harapan. Di sini, Jokowi belum mampu menyenangkan hati rakyatnya.

“Jokowi baru mampu menyenangkan janji-janjinya terhadap para pendukung, relawan dengan memberikan kursi empuk, seperti menteri dan komisaris (perusahaan),” ujar anggota Komisi III DPR ini.Bambang menilai, keinginan Jokowi mewujudkan Nawacita sudah sangat kuat. Namun, internal pemerintahannya yang terkesan tak mau mewujudkan secara realistis.”Ini tantangan yang harus diselesaikan Jokowi. Ada waktu 4 tahun ke depan untukmewujudkan Nawacita itu,” kata Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengakui, program Nawacita belum maksimal, apalagi untuk dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan. Taufik mengaku, program tersebut masih dalam tahap pembangunan pondasi.

“Mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ke depan (terwujud). Mungkin tidak satu persatu, bertahap. Kita harus optimis,” kata Taufik.Optimisme Nawacita bakal terwujud juga diutarakan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Dia mengakui, untuk saat ini hasil Nawacita masih belum bisa dirasakan dengan alasan pemerintahan Jokowi-JK masih berusia 1 tahun. Namun, dalam 1 tahun itu, ‘cahaya terang’‎ sudah mulai terlihat.”Kami sangat optimistis Nawacita semakin nyata. Ibarat labirin kita sudah lihat cahaya terang,” kata Budi. (Mvi/Ron)

Dalam rangka evaluasi setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Presiden mengumpulkan seluruh gubernur, walikota, dan bupati se-Indonesia di Istana Negara.Demikian dikatakan Walikota Makassar Moh Romdhan Pomanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2015). Ia mengaku saat ini sedang berada di Istana Negara dalam rangka mengikuti rapat kerja pemerintah 2015.”Rapat koordinasi ini sekaligus membahas kepemimpinan Jokowi-JK dalam 1 tahun terakhir, serta penguatan peran kepala daerah di wilayah masing-masing,” kata Danny, sapaan akrab Walikota Makassar.

Dalam rapat kerja tersebut, kata Danny, Jokowi menegaskan pentingnya koordinasi antara daerah, regional, dan nasional dalam meningkatkan persatuan serta kesejahteraan masyarakat.”Serapan anggaran masing-masing daerah, kabupaten, dan kota juga menjadi bahan evaluasi pertemuan dalam rapat kerja tersebut,” kata dia.Selain itu, lanjut Danny, hasil rapat menyimpulkan melambatnya perekonomian regional berimbas sangat besar terhadap perlambatan penyerapan anggaran di hampir seluruh daerah kabupaten atau kota.

“Bapak Presiden juga mendengarkan keluhan dari beberapa bupati dan walikota se-Indonesia, yang mempertanyakan peran KASN (Komisi Aparat Sipil Negara) yang dianggap sudah terlalu mencampuri tata pemerintahan dan kewenangan bupati atau walikota,” ungkap dia.Rapat kerja ini berlangsung dalam tiga sesi. Sesi I dihadiri oleh gubernur, walikota dan bupati se-Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku. Sesi II dihadiri kepala daerah se-Sumatera dan Papua dan Sesi III diisi para pimpinan BUMN. (Rmn/Mut)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Joko Widodo introspeksi dan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama 1 tahun ini. Menurut Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzzammil Yusuf hal ini perlu dilakukan karena berdasarkan survei independen kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK lebih rendah dari pemerintah sebelumnya.

“Ini harus jadi bahan introspeksi Pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Almuzzammil dalam siaran persnya, Rabu(21/10/2015).

Berdasarkan survei yang dilakukan SMRC, tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK hanya 51,7% lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan terhadap satu tahun pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono yang mencapai 66%-70%.Almuzzammil mengungkapkan, PKS telah melakukan kajian plus-minus kinerja bidang politik dan hukum satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dibandingkan pemerintahan SBY.

Kinerja minus pertama, menurut Muzzammil, intervensi pemerintah dalam konflik internal Partai Golkar dan PPP sangat kentara. “Ini adalah kesalahan mendasar di bidang politik dan hukum pemerintahan Jokowi-JK,” kata dia.Menurut dia, Menteri Hukum dan HAM seharusnya tidak boleh ikut campur dalam konflik internal PPP dan Golkar. Sebab itu ranah Mahkamah Partai, Pengadilan, dan MA.

“Putusan MA terakhir yang memenangkan kubu ARB dan Djan Farid sudah tepat. Kita harus apresiasi keputusan MA. Seharusnya Menkum HAM tidak boleh berpihak melainkan hanya menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik berdasarkan UU Partai Politik. Pemerintahan SBY lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai,” kata dia.Kedua, lanjut Almuzzammil, pemerintah Jokowi telah mengintervensi penegakan hukum. Sebagai contoh, pergantian Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso di saat sedang menangani kasus korupsi kondensat, penimbunan daging sapi, Pelindo II, dan Pertamina Foundation.

“Seharusnya pejabat yang memiliki terobosan, kinerja baik, dan taat pada aturan dan tugas dipertahankan. Berikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membuktikan secara transparan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar untuk pemberantasan korupsi. Sehingga dengan itu dapat mengangkat citra Kepolisian sebagai penegak hukum,” ujar dia.

Ketiga, kata Muzzammil, pemerintahan Jokowi telah menunjukkan konflik internal kabinet yang kontraproduktif. Seperti perbedaan pernyataan yang mencolok antara Presiden dengan Wakil Presiden, Wakil Presiden dengan Menko Maritim, Menko Maritim dengan Menteri ESDM terkait Freeport, dan Proyek Listrik 35.000 MW seharusnya tidak terjadi.”Kasus ini menunjukkan lemahnya leadership Presiden Jokowi dalam mengelola internal kabinetnya. Hal ini belum pernah terjadi di seluruh kabinet reformasi sebelumnya,” kata dia.

Keempat, tidak harmonisnya hubungan Jokowi dengan partai pendukung utamanya. Menurut Muzamil, terlihat ada tarik menarik kepentingan antara Jokowi dengan partai pendukungnya yang menyebabkan kepentingan publik terabaikan.”Sebagai contoh kisruh dalam revisi UU KPK, pergantian Kapolri, dan program bela negara seharusnya tidak terjadi jika ada kesamaan sikap Presiden Jokowi dengan partai pendukung utamanya,” lanjut Muzzammil.

Di sisi lain, kata Muzzammil, terobosan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang positif juga perlu diapresiasi. Di antaranya, adalah kebijakan eksekusi mati terhadap bandar narkoba baik berasal dari WNI maupun WNA.”Tujuannya untuk memberikan efek jera para bandar narkoba. Tidak boleh ada kompromi untuk para bandar. Presiden harus memimpin langsung pemberantasan bandar narkoba,” ujarnya.Selain itu, yang patut diapresiasi adalah penegakan hukum dalam penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. “Ini harus kita apresiasi. Kebijakan ini melindungi kekayaan laut kita dan mempertegas kedaulatan hukum Indonesia dalam menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Indonesia,” kata Muzzammil. (Nil/Mut)

Sumber : Liputan6.com

Share :
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *