Sistem Adm Kinerja Instansi Pemerintah

13499651_10206559409120369_1961490868_oBAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsadan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Jetis merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan  disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud

Maksud disusunnya LKj Kecamatan JetisTahun 2015adalah untukmengukur dan menganalisis tingkat capaian Kinerja, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis selama Tahun 2015.

  1. Tujuan

Tujuan disusunnya LKj Kecamatan Jetis Tahun 2015 adalah untuk mengetahui tingkat capaian Kinerja Kecamatan Jetisatas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkanbaik yang tertuang dalam RKA maupun RENJA, sehingga dapat dijadikan evaluasi dan acuan bagi peningkatan Kinerja atas penyelenggaraan program kegiatan yang lebih baik di tahun anggaran berikutnya.

DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 ini berdasarkan kepada :

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 – 2015.
  9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.
  10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015.

GAMBARAN UMUM KECAMATAN JETIS

  1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Jetis terletak di ketinggian 135 meter sampai dengan 161 meter dipermukaan laut dengan luas wilayah 22,41Km2 yang secara administratif terbagi dalam 14 desa yaitu :

  1. Desa Ngasinan
  2. Desa Kutukulon
  3. Desa Kutuwetan
  4. Desa Kradenan
  5. Desa Mojomati
  6. Desa Coper
  7. Desa Mojorejo
  8. Desa Karanggebang
  9. Desa Jetis
  10. Desa Tegalsari
  11. Desa Wonoketro
  12. Desa Josari
  13. Desa Turi
  14. Desa Winong

Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Jetis sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sejumlah 34.114jiwa yang terdiri dari  penduduk laki – laki sejumlah 17.007jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 17.107Jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Jetis dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

BANYAKNYA KEPALA KELUARGA DAN PENDUDUK

DIRINCI MENURUTJENIS KELAMIN DAN DESA

DI KECAMATAN JETIS TAHUN 2015

 

DESA KEPALA KELUARGA PENDUDUK
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Ngasinan 1.591 2.534 2.590 5.124
Kutukulon 545 916 840 1.756
Kutuwetan 674 1.082 1.078 2.160
Kradenan 399 587 589 1.176
Mojomati 374 539 561 1.100
Coper 891 1.478 1.413 2.187
Mojorejo 600 1.119 1.068 2.891
Karanggebang 910 1.665 1.655 3.320
Jetis 547 937 953 1.890
Tegalsari 527 921 985 1.906
Wonoketro 779 1.119 1.269 2.388
Josari 686 1.528 1.556 3.084
Turi 973 1.570 1.575 3.145
Winong 627 1.012 975 1.987
JUMLAH 10.123 17.007 17.107 34.114

 

Jumlah Penduduk

Jumlah laki – laki : 17.007 Jiwa
Jumlah perempuan : 17.107 Jiwa
  Jumlah penduduk seluruhnya : 34.114 Jiwa
  Jumlah KK : 10.123 Jiwa

Sementara itu, data tentang karakteristik penduduk Kecamatan Jetis berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dapat dituangkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN JETIS

TAHUN 2015

 

KELOMPOK UMUR PENDUDUK
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
0 – 4 1.000 1.025 2.025
5 – 9 1.059 1.106 2.165
10 – 14 1.104 1.122 2.226
15 – 19 1.142 1.185 2.327
20 – 24 1.268 1.315 2.573
25 – 29 1.277 1.315 2.592
30 – 34 1.321 1.344 2.665
35 – 39 1.327 1.357 2.684
40 – 44 1.278 1.206 2.484
45 – 49 1.151 1.158 2.309
50 – 54 1.194 1.123 2.317
55 – 59 1.038 947 1.985
60 – 64 900 864 1.764
65 – 69 705 709 1.414
70 – 74 618 687 1.305
75 + 625 654 1.279
JUMLAH 17.007 17.107 34.114


Tabel 1.4

BANYAKNYA PENDUDUK

DIRINCI MENURUTTINGKAT PENDIDIKAN DAN DESA

DI KECAMATAN JETIS TAHUN 2015

 

DESA TAMAT PERGURUAN TINGGI TAMAT SLTA TAMAT SLTP TAMAT SD BELUM/ TIDAK TAMAT SD BELUM/ TIDAK SEKOLAH
Ngasinan 241 580 620 1.448 1.323 912
Kutukulon 141 411 278 363 277 286
Kutuwetan 96 538 504 890 30 102
Kradenan 66 465 142 265 128 110
Mojomati 12 122 116 524 159 167
Coper 102 324 451 684 447 883
Mojorejo 96 382 230 297 361 821
Karanggebang 55 658 518 894 830 365
Jetis 62 722 372 192 281 261
Tegalsari 122 330 461 210 621 162
Wonoketro 32 822 851 262 285 136
Josari 46 149 537 887 727 738
Turi 103 683 532 821 600 406
Winong 47 240 336 510 392 462
JUMLAH 1.221 6.426 5.948 8.247 6.461 5.811


Tabel 1.5

BANYAKNYA PENDUDUK

DIRINCI MENURUTMATA PENCAHARIAN DAN DESA

DI KECAMATAN JETIS TAHUN 2015

DESA PETANI PENGUSAHA BURUH TANI PENGUSAHA INDUSTRI BURUH INDUSTRI PENGUSAHA BANGUNAN BURUH BANGUNAN
Ngasinan 720 1.701 5 200 2 144
Kutukulon 210 138 14 15 2 221
Kutuwetan 610 750 6 23 3 30
Kradenan 140 130 30 110
Mojomati 277 230 16 56 27
Coper 939 799 65 130 1 27
Mojorejo 356 529 25 7 1 135
Karanggebang 830 436 25 35 1 52
Jetis 451 512 28 112 2 24
Tegalsari 600 403 7 5 1 60
Wonoketro 125 268 12 35 2 365
Josari 301 326 12 60 237
Turi 836 715 17 10 2 36
Winong 181 576 4 8 2 38
JUMLAH 6.576 7.513 266 696 19 1.506

Lanjutan Tabel :

DESA PER DAGANGAN ANGKUTAN PNS PEGAWAISWASTA TNI-POLRI PENSIUNAN  

LAIN NYA

Ngasinan 85 2 55 50 2 19 135
Kutukulon 11 7 27 24 5 25 76
Kutuwetan 12 7 41 47 7 20 107
Kradenan 4 5 19 23 1 5 46
Mojomati 15 6 10 9 3 2 68
Coper 20 7 63 5 25 53
Mojorejo 4 3 36 51 2 10 250
Karanggebang 15 11 21 15 11 16 832
Jetis 25 2 47 11 6 24 144
Tegalsari 16 4 47 111 10 28 161
Wonoketro 27 2 77 44 2 18 90
Josari 25 7 76 31 8 30 304
Turi 25 7 37 31 6 11 125
Winong 33 36 181 3 19 217
JUMLAH 317 70 592 628 71 252 2.608

Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kecamatan Jetis

Potensi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa-desa di Kecamatan Jetis. Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan  beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Jetis serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Jetis dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

  1. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  2. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  3. Mengkoordinir penerapan dan penegakan ketentraman perundang-undangan;
  4. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  5. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatan kecamatan;
  6. Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan;
  7. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagain urusan otonomi daerah.

Fungsi :

  1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
  2. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
  3. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertkial di wilayah kerjanya;
  4. Pelaksanaan koordinasi dan snskronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
  5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
  6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
  7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Organisasi kecamatan terdiri :

Camat

Perangkat Kecamatan, yang terdiri :

  • Sekretariat Kecamatan.
  1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
  3. Sub bagian pelayanan umum.
  • Seksi Tata Pemerintahan.
  • Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
  • Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  • Seksi Kesejahteraan masyarakat
  • Kelompok Jabatan Fungsional
  1. Uraian tugas dan fungsi Perangkat Kecamatan sebagai berikut :
    1. Sekretaris Kecamatan, tugas :

Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Sekretaris kecamatan mempunyai fungsi :

  • Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
  • Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
  • Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  • Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
  • Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
  • Pengelolaan rumah tanggadan perlengkapan kantor;
  • Penyusunan data statistik dan pelaporan;
  • Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan;
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberian oleh camat.
    1. Sekretariat kecamatan terdiri:
  • Sub bagian umum dan kepegawaian;
  • Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
  • Sub bagian pelayanan umum.
    1. Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan:
  • Sub Bagiam Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan umum.
  • Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungsn kecamatan;
  • Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
  • Penyusunan rncana,pengeloaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
  • Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan kecamatan;
  • Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
  • Pengelolaan administras dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kecamatan;
  • Pembayaran gaji pegawai kecamatan;
  • Pelaporan pelaksanaan tugas, dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
  • Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Palaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan kegiatan kecamatan, mempunyai fungsi;
  • Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program keuangan;
  • Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan;
  • Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan kecamatan;
  • Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja kecamatan;
  • Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
  • Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
  • Sub Bagian Palayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan kecamatan, mempunyai fungsi ;
  • Manyiapkan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan;
  • Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;
  • Pelaksanaan register, dokumentasi dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum, dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
    1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan:

  • Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
  • Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  • Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan, dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

  1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalampembangunan’

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

  • Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
  • Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prsarana dan fasilitas umum;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
  • Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemarab lingkungan;
  • Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
  • Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan kedaan yang menyangkut ketentramandan ketertiban umum;
  • Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (TNI dan Polri) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib prijinan;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  • Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  • Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
  • Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini dan penanggulangan bencana;
  • Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas camat, dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat :

  • Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  • Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
  • Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular
  • Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat, dan
  • Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
    1. Personil

Dukungan personalia Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah pegawai sebanyak 29 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktur (Eselon), Fungsional dan Staf :

  • Eselon III a :      1
  • Eselon III b :      1
  • Eselon IV a :

¨  Eselon IV b                 :      3  orang.

¨  Staf                               : 20  orang.

 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

  • S-3 :      –
  • S-2 :      2
  • S-1 :      9
  • Sarmud :      –
  • SLTA :17
  • SLTP :      1

Berdasarkan Golongan :

¨  Golongan IV               :      2  orang.

¨  Golongan III                :   12  orang.

¨  Golongan  II                :    15 orang.

¨  Golongan  I                 :      0 orang.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Jetis dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Bersambung

Share :
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *